INDONESIA98.COM, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025 di Convention Hall Grand City, Surabaya, Jumat (9/5).
Pengukuhan Eri dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw. Pemilihan dilakukan bersama para Komisariat Wilayah (Komwil) dan 98 anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, kepemimpinan di APEKSI merupakan amanah kolektif dari seluruh wali kota anggota.
“Tidak ada wali kota yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua duduk setara, sehingga ketika ada masalah, penyelesaiannya dilakukan bersama,” kata Eri, Sabtu (10/5).
Eri juga menekankan pentingnya sinergi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setiap kota dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), terutama mendukung program Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya adalah target Indonesia bebas sampah pada 2029, yang dapat dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga dan dukungan alat dari pemerintah pusat.
Selain itu, ia menyoroti perlunya sistem satu data nasional. Ia berharap data kemiskinan dan stunting dapat diberikan secara lengkap dan akurat kepada pemerintah kota agar intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran.
“Kalau kita tidak punya data by name by address, bagaimana bisa melakukan intervensi? Ini yang sedang kita benahi bersama pemerintah pusat,” tuturnya.
Usai dilantik, Eri Cahyadi lantas dikukuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Hal ini juga ditandai dengan pengibaran panji Apeksi.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengucapkan selamat dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Eri. Ia menilai, APEKSI dapat menjadi wadah bagi kolaborasi inovatif antar pemerintah kota. (au)
