INDONESIA BERDARAH LAGI, PEMERINTAH SEAKAN TAK PEDULI

by indonesia98

INDONESIA98.COM(JAKARTA):

Oleh: Pitria Nova Asriani ( Wasekjen DPN BMI)

Indonesiang katanya Negara Pancasila dan berlandaskan UUD 1945, dengan kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kini hanya sekedar semboyan yang tidak lagi bermakna, seakan nyawa sudah tak berarti lagi dan pertumbahan darah sudah menjadi rutinitas yang tidak ada harganya lagi di negeri ini.

Lihat saja beberapa bulan ini terjadi beberapa kekerasan yang terjadi secara beruntun, meskipun satu dan yang lainnya tidak saling berkaitan, terjadi penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua yang menimbulkan korban jiwa (9/2020), aksi terorisme di kabupaten Sigi, propinsi Sulawesi Tengah (11/2020) dan terakhir terbunuhnya 6 orang di tol Jakarta Cikampek (7/12/2020) .

Pada peristiwa terbunuhnya 6 orang di tol Jakarta-Cikampek terdapat dua versi penjelasan kasus antara yang dijelaskan oleh pihak Polda Metro Jaya dan Front Pembela Islam (FPI) sehingga menimbulkan kontroversi dimasyarakat.

Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pemerintah tidak bertindak cepat terhadap kasus ini? Sangat beda sekali dengan kasus HAM yang terjadi di Sigi, pada kekerasan di Sigi, Presiden Jokowidodo mengecam tindakan tersebut dan mengencarkan kembali operasi Tinambola.

Tindakan pemerintah tersebut sudah tepat dan patut di apresiasi, Negara hadir untuk memberi perlindungan dan menjamin keselamatan rakyat.

Belum juga tuntas dari 12 kasus HAM yang sudah pernah disampaikan Komnas HAM untuk diselesaikan dan sekarang ditambah lagi kasus yang terjadi baru baru ini, tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM di negeri tercinta ini, padahal Jokowi dan MENPOLHUKAM Mahfud MD berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang terselesaikan.

Sangat tidak selaras dengan Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang ingin menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Namun, wacana dari dihidupkannya KKR tidak lagi terdengar dari pemerintah. Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit, hanya sebagai bagian dari stagnasi saja.

Sudah sangat memprihatinkan dan menyesalkan bagi seluruh masyarakat karena peristiwa kekerasan ini berakibat pada terganggunya perasaan hidup yang aman dan damai, untuk itu kita berharap kepada pemerintah untuk menyelesaikan beberapa kasus tindak kekerasan ini secara transparan dan bertanggung jawab, termasuk kasus yang sangat memprihatinkan baru baru ini atas penembakan 6 orang di tol Jakarta-Cikampek.

Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak dengan kekerasan serta penggunaan senjata untuk penegakkan hukum harus proporsional, oleh karena itu perlu penyidikan mendalam atas peristiwa tersebut dan seharusnya Menko Polhukam membuat team investigasi independen untuk menyelesikan kasus ini biar tidak terjadi persepsi ketidak percayaan atau kecurigaan publik terhadap pemerintahan.

Kemudian untuk aparat penegak hukum untuk bekerja professional, responsif dan transparan agar masyarakat mendapat perlindungan serta terpenuhinya rasa keadilan untuk dapat beraktifitas dengan nyaman.

Karena Negara harus senantiasa hadir memberi rasa aman, perlindungan dan keadilan bagi seluruh warganya sehingga dapat memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara.

Baca Juga