INDONESIA98.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan dipastikan tidak mengundang Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada tanggal 24-26 Mei 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat saat Konferensi Pers Rakernas V PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada Kamis (16/05).
“Tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tak diundang,” kata Djarot.
Sosok yang juga merupakan Anggota DPR RI ini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini keduanya sudah sangat sibuk dengan urusan kenegaraan. Sehingga tidak memungkinkan untuk hadir pada Rakernas V PDI Perjuangan.
“Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk,” ujarnya.
Tak hanya itu, Djarot juga menegaskan bahwa pelaksanaan Rakernas V PDI Perjuangan memang hanya diperuntukkan untuk internal partai.
“Jadi, ini hanya untuk internal PDI Perjuangan saja, pesertanya internal,” jelas Djarot.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginformasikan bahwa partainya akan menyiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional V pada Mei 2024.
“Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional V pada 24, 25, dan 26 Mei 2024 ini,” kata Hasto pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin malam (13/5).
Menurut Hasto, pelaksanaan Rakernas V PDI Perjuangan kali ini adalah momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan sikap politik PDI Perjuangan kedepan, khususnya dalam menghadapi dinamika politik nasional menjelang Pilkada Serentak 2024 serta menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat, bangsa dan negara.
Selain itu, PDI Perjuangan juga akan merumuskan sikap politiknya untuk menghadapi berbagai persoalan yang kini menyangkut kepentingan rakyat, diantaranya terkait persoalan ekonomi, pangan, energi dan situasi geopolitik.
“Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik,” jelasnya. (jan)
