INDONESIA98.COM, JAKARTA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer mendapat banyak sorotan. Presiden Prabowo Subianto bahkan diminta turun tangan untuk menghentikan program pendidikan disiplin tersebut.
Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) baru-baru ini mengajukan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Aliansi PKTA menilai pendekatan disiplin ala militer tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga melanggar hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan tidak penuh kekerasan.
Menurut mereka, pengiriman anak ke barak militer justru bisa memperburuk kondisi psikologis anak dan melanggar hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia dan internasional.
“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” tutur Aliansi PKTA, dikutip dari keterangan resmi pada Minggu, (4/5).
Tak hanya itu, aliansi menilai penempatan anak di barak justru akan melabelisasi anak sebagai anak nakal.
“Ini sangat berbahaya karena akan menimbulkan stigma negatif terhadap anak,” kata Aliansi PKTA.
Lebih jauh aliansi ini mengatakan, bercermin dari fenomena panjang kekerasan aparat, maka pengiriman anak untuk didisiplinkan di barak seharusnya tidak dilakukan. Mereka menyinggung catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyatakan pada periode Oktober 2023 sampai dengan September 2024 terdapat 64 peristiwa kekerasan TNI terhadap warga sipil.
Dari jumlah kekerasan tersebut, beberapa korban jiwa merupakan anak di bawah umur. Salah satunya kasus anak berinisial MHS yang tewas usai dianiaya anggota TNI di lokasi kejadian tawuran. Catatan kekerasan ini, kata koalisi, menunjukkan sikap aparat TNI yang cenderung mengedepankan kekerasan atau kekuatan berlebih.
Atas dasar hal itu, koalisi tersebut mendesak Prabowo untuk menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah ramah anak dalam mengatasi permasalahan siswa yang berperilaku menyimpang.
Rencana Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa yang dinilai bermasalah mulai direalisasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI itu. (au)
