INDONESIA98.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Iwan Lukminto ditangkap terkait perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.
“Betul (ditangkap),” ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi, Rabu (21/5).
Febri mengatakan, Iwan ditangkap semalam di Solo, Jawa Tengah.
“Malam tadi ditangkap di Solo,” lanjut Febri.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan Iwan Setiawan sudah berada di Kejagung, dan sedang melakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik. Selanjutnya, tim penyidik baru dapat menentukan statusnya.
“Yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejagung setelah diterbangkan dari tempatnya yang diamankan di Solo dan tiba di Kejagung,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kejagung,Jakarta, Rabu (21/5).
Ia menyampaikan, tim penyidik pada jajaran Jampidsus sedang melakukan pengamatan serta melakukan deteksi alat komunikasi yang terindikasi milik yang bersangkutan.
Harli mengungkapkan, keterlibatan Iwan Setiawan terkait pemberian kredit dari sejumlah bank yang nilainya sekitar Rp 3,6 triliun. Kejagung memproses 4 bank selaku pemberi pinjaman kredit yang terdiri dari 3 bank daerah dan 1 bank pelat merah.
“Informasinya bahwa yang bersangkutan ini juga kan menerima pencairan kredit di berbagai bank. Termasuk bank swasta. Tetapi yang kita tangani kalau tidak salah ada 4 bank yang memberikan berupa pinjaman kredit kepada, pemberian kredit kepada perusahaan ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Kejagung memang tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Sritex. Harli mengatakan bahwa penyidikan tersebut mengenai pemberian kredit bank kepada Sritex.
Harli menjelaskan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian fasilitas kredit oleh perbankan dilakukan perusahaan plat merah. Dia menjelaskan aturan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara secara eksplisit menyatakan bahwa keuangan daerah juga merupakan keuangan negara. (au)
