Kunjungan Menteri PKP Didampingi Menteri Dalam Negeri , Memastikan Hunian Layak untuk MBR di Sumatera Utara

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Manuarar Sirait mengunjungi Perumahan subsidi kompos Thatya Dharaka yang terletak di Kecamatan Sunggal Kabupaten Dei Serdang, datang bersama dengan menteri Dalam negeri Tito Karnavian

INDONESIA98.COM-Sumut |Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Manuarar Sirait mengunjungi Perumahan subsidi kompos Thatya Dharaka yang terletak di Kecamatan Sunggal Kabupaten Dei Serdang.(10-10-2025):

Datang bersama dengan menteri Dalam negeri Tito Karnavian, Manuarar bertemu langsung dengan beberapa penghuni rumah dan melakukan dialog langsung.

Bacaan Lainnya

Perumahan yang di bangun ini untuk mempermudah  masyarakat dalam menempati  rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam Kunjungan tersebut, Manuarar  dan Tito Karnavian bersama Sekda Kabupaten Deli Serdang  Dedi Maswardy, mengatakan  pembangunan  rumah bersubsidi memerlukan dukungan dari  banyak  pihak.

Mulai dari  masyarakat, pengembang,pemerintah, media, perbankan, asuransi  perbankan, asuransi pedagang, bahan bangunan, kontraktor, industry dan sebagainya,

Dalam sambutannya menteri perumahan dan kawasan pemukiman Bapak Maruarar Sirait  menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk meninjau langsung proses pembangunan perumahan rakyat sebagai program Bapak presiden Republik Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya dengan membangun 3 juta rumah nasional layak huni.

Menteri Ara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang atas kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembiayaan rumah subsidi, terutama di sektor perbankan.

Ia menegaskan bahwa akad kredit KPR harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami setiap detail biaya yang tercantum dalam perjanjian.

“Proses akad itu harus transparan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas setiap rupiah yang keluar tercatat dalam perjanjian akad kredit KPR,” ujarnya.

Kami berharap kepada pemerintah  kabupaten  Deli Serdang dalam hal ini camat Sunggal untuk memantau kegiatan pembangunan  nasional program Presiden Republik Indonesia.