INDONESIA98.COM, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah terkait premanisme yang viral belakangan ini. Shinta meminta pemerintah untuk membenahi iklim investasi agar terhindar dari aksi premanisme. Pasalnya, aksi tersebut dinilai sangat mengganggu investasi masuk ke Indonesia.
“Kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (melakukan) tindakan-tindakan lah, gimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu,” kata Shinta usai acara Apindo dengan Federation of Korean Industries (FKI) di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4).
Shinta menegaskan, aksi premanisme yang kerap kali memungut biaya-biaya secara liar tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aksi itu sudah berlangsung sejak lama.
“Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka. Dan mungkin sekarang juga jadi lebih banyak yang berani untuk bicara,” jelasnya.
Namun begitu, Shinta tak menyebut jumlah kerugian yang ditaksir akibat aksi premanisme tersebut. Pasalnya, besaran pungutan liar yang diminta preman berbeda di tiap daerah.
“Kita nggak bisa translate ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini mengganggu ekosistem investasi di Indonesia,” tutupnya.
Untuk diketahui, kasus premanisme kembali mencuat beberapa waktu lalu. Terakhir adalah gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD. Hal ini mencuat kala Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memaparkan kejadian tersebut saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China. (rp)
