Wamenaker Tunggu Perintah Presiden Soal Penghapusan Outsourcing

DEMOsalah satu tuntutan dalam aksi buruh adalah menghapus outsourcing (foto: istimewa)

INDONESIA98.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Ia mengaku akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta.

Bacaan Lainnya

“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” kata Wamenaker Noel, dikutip dari Antara, Jumat (2/5).

Saat ditanya apakah memungkinkan tuntutan buruh tersebut mendapatkan lampu hijau, Noel mengatakan hal itu tergantung oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” ujar dia.

Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan, May Day harus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi demi kesejahteraan buruh atau pekerja Indonesia.

“Ini momentum di mana semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi. Ditambah lagi ini momen di mana perang tarif ini punya dampak yang luar biasa,” kata Noel.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berpidato akan menghapus sistem outsourcing pekerja. Karenanya,ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang baru akan dibentuk, untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional segera mengejar bagaimana caranya agar kita bisa, kalau tidak segera, secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis,” kata Prabowo sembari mengingatkan sisi investasi, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, (1/5)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan ribuan buruh dari berbagai konfederasi yang memenuhi kawasan Monas. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan komitmennya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (au)

Pos terkait