Pasca Pemilihan Rektor USU 2021-2026 : Muryanto Menang, Muryanto Digoyang

by indonesia98

INDONESIA98.COM(Sumut):Pasca terpilihnya DR. Muryanto Amin sebagai Rektor USU periode 2021-2026 yang lalu, di Jakarta, Kamis, 3/12/ 2020. Seketika Muryanto digoyang dengan isu dugaan pelanggaran kode etik karya ilmiah (plagiat).

Tuduhan  bermula dari email seseorang yang dikirim ke Kemendikbud RI (6/12/2020), yang selanjutnya Kemendikbud meneruskannya ke USU, oleh Rektor USU Runtung Sitepu ditindaklanjuti segera dengan membentuk Tim Penelusuran Dugaan Plagiat berdasarkan SK Rektor USU No.2846/UN5.1.R/SKT/TMP/2020. Tim diketua Dr Jonner Hasugian dan selama 2 hari, 10-12 Desember, melakukan penelurusan terhadap dokumen yang diduga plagiat.

Hasilnya telah dilaporkan Tim ke Rektor USU, Sabtu lalu, (12/12/) dengan judul “Hasil Tim Penelusuran Dugaan Plagiat yang dilakukan oleh DR. Muryanto Amin, S.Sos, MSi . Jonner menyebutkan Timnya tidak berhak menyatakan tindakan itu plagiat atau bukan. ” Tidak Kewennagan tim untuk menyimpulkannya, ada pejabat yang berwenang untuk menyimpulkannya,” sebut Jonner pada wartawan, saat itu, 12/12

Anggota senat dan Guru Besar USU  disebut telah membahas masalah plagiat itu dan juga telah meminta keterangan Muryanto di Biro Rektor USU, Selasa (15/12).

” Saya sampaikan terima kasih kepada anggota senat dan guru besar USU yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan terkait dugaan plagiarisme yg dituduhkan ,” kata Muryanto kepada Indonesia98.Com, 22/12.

Ucapan terimakasih disampaikan Muryanto, sebab Tim yang dibentuk Rektor Runtung Sitepu, belum pernah memanggilnya untuk memberikan klarifikasi agar hasil pemeriksaan dapat lebih obyektif, akurat dan adil.

Dijelaskan Muryanto, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi di Indonesia  telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 / 2010 tentang  Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 /2010, bahwa setiap dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik atau organ lain yang sejenis.

” Merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 /2010, alangkah bijaknya jika Tim Penelusuran terlebih dahulu memanggil saya untuk memberikan klarifikasi sebelum merumuskan kesimpulan atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap diri saya,” ungkap Muryanto.

Muryanto sangat menyayangkan bahwa proses pemeriksaan atau verifikasi yang dilakukan oleh  Tim Penelusuran tanpa meminta klarifikasi kepadanya sebagai pihak yang diduga melakukan plagiat.

Sambungnya lagi, sebagai pihak yang  dilaporkan dia memiliki hak menurut aturan hukum yang  berlaku untuk melakukan pembelaan diri atas perbuatan plagiat yang didugakan kepadanya, Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 7/ 2010.

” Karena itu, secara etik, mestinya saya  sebagai terlapor atau diduga, dipanggil untuk melakukan klarifikasi agar Tim bisa mendapatkan informasi dua arah sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujar Muryanto.

Menurutnya Proses pemeriksaan oleh Tim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta  yang sebenarnya terjadi, karena memang  dia tidak pernah dipanggil dan diminta untuk  melakukan klarifikasi atau pembelaan dihadapan Tim.

” Proses yang demikian menurut saya adalah tidak benar, tidak adil, tidak bijaksana dan tidak etis dan melanggar hak saya sebagai  pihak yang diduga/ terlapor,” ucap Muryanto

Muryanto kemudian memberi contoh kecerobohan Tim terkait karya ilmiahnya sendiri yang diduga plagiat.

Tulisannya berjudul ” A New Patronage Network Of Pemuda Pancasila In Governor Election Of North Sumatra Year 2013″ pada Jurnal The Social Sciences 2017 terbit Agustus 2017

Oleh Tim Penelusuran disimpulkan teridentifikasi merupakan terjemahan dari artikel “Relasi Jaringan Organisasi Pemuda Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara” pada jurnal Komunitas(2014) yang terbit Maret 2014, dengan hanya merubah nama tokoh calon gubernur Sumut.

Muryanto menjelaskan, bahwa tuduhan tentang artikel itu bahwa Dia hanya mengganti tokoh terlalu mengada-ada. Seandainya anggota tim bisa berfikir jernih dan membaca artikel  tersebut dengan baik, sebenarnya sangat mudah melihat perbedaan kasus ini.

Pada Jurnal  Komunitas, artikel menganalisis Pilkada Sumut 2008 dimana calon yang  unggul Syamsul Arifin.

Sementara jurnal yang berbahas Inggris menganalisis Pilkada  2013.

” Jelas ini menganalisis objek yang berbeda bukan mengganti-ganti nama tokoh. Memang metodenya sama, karena itu adalah kompetensi saya,” tegas Muryanto

Muryanto menerangkan, tuduhan hanya mengganti nama tokoh dalam dua artikel berbeda merupakan tuduhan dangkal. Penelitiannya adalah tentang tendensi ketokohan dalam Pilkada yang bisa berbeda di setiap pilkada. Trend pilkada sangat dipengaruhi waktu dan konstalasi politik.

Namun Muryanto dapat memaklumi pemikiran Tim, karena Tim didominasi oleh para pakar Kimia, pakar Biologi dan pakar Pertanian. Tidak satupun yang berlatar belakang ilmu politik.

Muryanto mengatakan tinggal menunggu keputusan Guru Besar USU terkait yang dituduhkan kepadanya.

” Doakan agar Guru Besar USU dapat membuat keputusan terbaik bagi kemajuan USU,” pinta Muryanto.

DR. Muryanto Amin S.Sos, MSi saat ini diketahui merupakan Dekan Fisip USU. Dalam pemilihan Rektor USU periode 2021-2026, Muryanto memperoleh suara terbanyak, 18 Suara (57,75%) dengan menyingkirkan pesaing utamanya Prof Farhat yang memperoleh 11 suara (35,75 %) dan Prof.M.Arif Nasution meraih 2 suara (6,5%). (Red/I98)

Baca Juga