INDONESIA98.COM, JAKARTA – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sering meresahkan dan melakukan tindakan premanisme.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan atau BG dengan tegas pemerintah tidak akan ragu-ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas BG dalam keterangannya, dikutip Rabu (7/5).
BG menyampaikan bahwa keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya akan menindak tegas, tetapi juga memberikan ruang pembinaan. Untuk menjaga ketertiban dan rasa aman, mantan Kepala BIN itu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” tegasnya.
Pembentukan satgas ormas dan premanisme dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (6/5) yang dipimpin langsung Menko Polkam Budi Gunawan.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha mengaku resah karena tindakan premanisme ormas seperti meminta Tunjangan Hari Raya (THR) hingga jatah proyek. Salah satunya aksi penyegalan oleh ormas terhadap pabrik di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang viral di media sosial.
Tak hanya itu, pemimpin daerah hingga Pecalang Bali menolak kehadiran salah satu ormas. Asosiasi pengusaha pun meminta pemerintah bertindak tegas. (rp)
