INDONESIA98.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada periode 2029 hingga 2033 untuk memenuhi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Total kapasitas tambahan PLTU yang direncanakan mencapai 6,3 gigawatt (GW).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan penyusunan RUPTL mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan ekspansi industri hilirisasi nasional. Hilirisasi yang semakin masif membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau.
“RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari kesediaan ketenagalistrikan kita,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers RUPTL PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5)
Bahlil juga menekankan saat ini terdapat pergeseran dalam konsensus global terkait netralitas karbon (net zero emission/NZE). Ia menyindir negara pendonor yang sebelumnya menjadi penggagas utama kesepakatan Paris, seperti Amerika Serikat, justru telah menarik diri dari komitmen tersebut.
Ironisnya juga, sebagian negara yang masih menyatakan pentingnya transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) justru tetap meminta kontrak pasokan batu bara dari Indonesia.
“Lalu, kenapa mereka memaksa kita untuk tidak harus pakai batu bara?” katanya.
Terkait wacana percepatan pensiun dini 13 PLTU batu bara, Bahlil menyebut rencana tersebut masih dalam kajian, dan pemerintah belum menetapkan target waktu pelaksanaannya.
Bahlil juga menyoroti bantuan internasional seperti yang dijanjikan Bank Dunia masih belum terlihat, sementara teknologi energi bersih justru dibarengi dengan biaya dan bunga yang tinggi.
Pemerintah pun, lanjutnya, tidak ingin membebani masyarakat atau terus-menerus memberikan subsidi tanpa dukungan donor yang adil.
“Bank Dunia yang katanya mau kasih ke Indonesia, kasih dong. Jangan minta pensiun PLTU, tapi bunganya mahal, teknologi mahal.Yang jadi beban siapa? masa mengorbankan masyarakat kita,” tandasnya. (au)
