INDONESIA98.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan komentar soal pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut terdampak efisiensi. Jokowi menyebut bahwa hal tersebut merupakan urusan pemerintah.
Ditemui di kediamannya di Solo, Jokowi mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mendapat laporan terkait perkembangan IKN.
“Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik,” kata Jokowi kepada awak media di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2).
“Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” imbuh dia.
Meski begitu, Jokowi mengaku masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun hanya sebatas menanyakan kabar, bukan terkait pekerjaan proyek IKN.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa hingga 2025 belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN.
“Saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” ujar Dody.
Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025, Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 81 triliun. Meski terkena efisiensi anggaran, pembangunan IKN dipastikan tetap berlanjut. (rp)
